Stabat – Sekelompok massa yang mengatasnamakan kontraktor lokal menggelar aksi unjuk rasa, Jum’at (2/101/2026) pagi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Langkat. Dalam orasinya, mereka mendesak transparansi terkait pengadaan paket proyek APBD Langkat TA 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberepa poin terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat. Salah satunya perihal pekerjaan yang sudah habis di bagikan, namum belum ditayangkan di sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
“Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat harus memberi klarifikasi kepada publik, terkait pernyataannya mengenai paket pekerjaan yang sudah dibagi-bagi dan belum ditayangkan di LPSE,” ketus Roni, salah seorang orator dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti untuk segera mencopot Plh Kadis P dan P Sinarta Sitepu dari jabatannya. Karena mereka menilai, Sinarta tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kami juga meminta, agar Plt Bupati Langkat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan di Dinas P dan P, sesuai dengan ketenetuan perundang-undangan,” ujar Roni.
Usai berorasi di Dinas P dan P, massa bergerak ke Kantor Bupati Langkat untuk mencurahkan aspirasinya. Di sana, mereka kemudian disambut Asisten III Pemkab Langkat Sutrisuanto dan Staf Ahli Pemkab Langkat Tengku Auzai.
Di sana, massa mendesak agar Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menemui dan mendengar langsung aspirasi mereka. Namun karena berhalangan, Tiorita tak bisa hadir menemui massa.
“Saya sudah komunikasi dengan Bu Tiorita, namun ada keluarga beliau yang meninggal dunia. Jadi beliau tidak bisa hadir menemui bapak-bapak di sini. Insya Allah Senin nati beliau baru ada waktu,” ujar Sutris kepada massa yang berorasi.
Namun Roni meminta agar Sutris kembali menelpon Tiorita Br Surbakti untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Setelah dicoba 2 kali, panggilan telepon tersebut tidak mendpat jawaban.
Sesaat setelah itu, massa kemudian membubarkan diri. Mereka juga mendesak agat aparat penegak hukum (APH) terus memantau proses lelang proyek di Dinas P dan P Langkat. (Ahmad)
